Ketika uang kertas menggantikan emas (dinnar)

Oleh Abdul Hakim®

Syahdan di suatu samudera terdapat dua pulau yang bertetangga. Sebut saja pulau Aya dan pulau Baya. Di pulau Aya, suku sukus hidup sejahtera. Mereka dikaruniai daratan yang subur. Mereka hidup bercocok tanam. Pertanian mereka menghasilkan aneka sayuran dan buah-buahan tropis. Ikan dan sumber daya laut sangat melimpah. Tidak hanya itu pulau aya terkenal dengan panoramanya yang indah.

Masyarakat sukus dikenal memiliki peradaban yang cukup maju. Mereka beruntung pulau yang mereka tempati menghasilkan emas. Dan mereka bekerja keras untuk mendapatkan logam mulia ini. Hamper semua anggota suku memiliki dan menyimpannya sebagai symbol harta kekayaan. Selain sebaga simbul peradaban, emas juga berfungsi sebagai alat transaksi. Sejak Saka, sang ketua suku mencetak koin emas semua transaksi jual beli yang semula dilakukan dengan barter beralih dan diukur dengan emas.

Sementara pulau tetangganya, pulau Baya, didiami suku Tukus. Kebanyakan penduduknya bekerja sebagai petani. Mengolah lahan di sawah atau ladang dan memelihara ternak.berbeda dengan susku Sukus, mereka masih menggunakan sistem barter dalam transaksi keseharian. 1singkat cerita datang dua orang yang menawarkan uang kertas sebagai pengganti emas dalam transaksi sehari-hari. Mereka adalah Gago dan Sago, yang kemudian mendapatkan respon positif dari para penduduk. Dan sejak saat itulah kedua suku mulai menggunakan unag kertas dalam bertransaksi dan meninggalkan emas yang sangat mulia.

Itulah sebuah ilustrasi yang mengambarkan tentang bagaimana proses ketika emas mulai ditinggalkan. Dalam kisah suku Sukus dan Tukus yang lengkap diceritakan bahwa untuk mendapatkan uang kertas yang dicetak oleh Gago dan Sago, penduduk suku harus menukarkan emasnya dan dijadikan cadangan apabila ada masyarakat ingin menukar uang kertasnya ke emas.

Pada dasarnya ketika suatu negara ingin menciptakan atau mengeluarkan uang kertas ataupun uang logam harus sesuai dengan cadangan emas yang dimiliki. Namun akhir-akhir ini banyak negara yang mengekuarkan mata uang tanpa melihat cadangan yang mereka miliki.

Kenyataan yang terjadi sekarang adalah emas yang seharusnya dijadikan sebagai patokan dalam mengeluarakan uang justeru diganti oleh mata uang lain (misal: US$ dijadikan cadangan dalam mengeluarkan Rp). Sungguh ironi……………………………………

®penulis adalah mahasiswa Fakultas Agama Islam UHAMKA program studi muamalat, ketua KSEI ESC

1 Dikutip dari buku Satanic Finance. Buah tangan A.Riawan Amin

kaligrapi

zwani.com myspace graphic comments
Islam Graphic Comments

Membangun Ekonomi Rumah Tangga Islami

oleh: Hidayatullah Muttaqin

Setiap pasangan suami istri tentu menginginkan hubungan yang harmonis, tenteram, dan sejahtera dalam ikatan mawaddah wa rahmah (cinta dan kasih sayang) sehingga dalam rumah tangganya tercipta baiti jannati (rumahku surgaku).

Salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam mewujudkan baiti jannati adalah terpenuhinya nafkah keluarga terutama yang berkaitan dengan kebutuhan pokok. Tidak terpenuhinya kebutuhan mendasar bagi keluarga, seperti rumah, sembako, pakaian, pendidikan, dan kesehatan dapat menimbulkan keresahan di dalam keluarga tersebut yang selanjutnya dapat menjadi pemicu keretakan rumah tangga.

Keluarga yang tidak memiliki sandaran iman yang kokoh akan mudah terpancing melakukan kemaksiatan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak jarang kita mendengar berita kriminal, seorang bapak mencuri karena tidak sanggup membayar biaya persalinan istrinya, atau seorang ibu yang merelakan dirinya menjadi pemuas nafsu laki-laki hidung belang agar dapat memberi makan dan menyekolahkan anak-anaknya, naudzubillahi min dzalik. Benarlah apa yang dikatakan Rasulullah saw, “Hampir-hampir kemiskinan itu menjadikan seseorang kufur” (HR. Abu Nu’aim).

Karena begitu pentingnya masalah nafkah dan pengelolaan harta di dalam rumah tangga, maka sudah semestinya setiap keluarga muslim dan juga para pemuda-pemudi yang berniat menikah untuk memahami bagaimana perekonomian rumah tangga yang berlandaskan syariat Islam. Ekonom Islam asal Mesir, Dr. Husein Syahatah dalam karyanya Iqtishadil Baitil Muslim fi Dau’isy Syari’atil-Islamiyyah menyatakan tujuan perekonomian rumah tangga Islami adalah untuk menciptakan kehidupan keluarga yang sejahtera di dunia dan keberuntungan dengan mendapat ridha Allah di akhirat.

Pembagian tugas rumah tangga

Begitu pintu gerbang pernikahan dimasuki, maka sebuah kehidupan baru yang sarat dengan nilai-nilai ibadah mulai terbuka. Sejak saat itu setiap pasangan suami istri mendapatkan taklif (beban) syariat berkaitan dengan kedudukan dan tugasnya sebagai suami dan ayah serta sebagai istri dan ibu.

Mengenai tugas masing-masing di dalam keluarga, Rasulullah saw bersabda“… Suami adalah pemimpin dalam rumah tangga dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan ia akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya …” (HR. Bukhari). Ketika Rasulullah menikahkan putrinya Fatimah, beliau berkata kepada Ali r.a., “Engkau berkewajiban bekerja dan berusaha sedangkan dia berkewajiban mengurus rumah tangga”. HAMKA menyatakan tugas suami adalah menjadi pemimpin di dalam rumah tangga, mencari nafkah, mendidik istri sehingga terlepas dari kebodohan, melindungi dan mengarahkan istri dan anak-anaknya. Sementara tugas istri adalah sebagai ibu rumah tangga yang mengatur rumah tangga suaminya, mendidik dan mengasuh anak-anaknya (lihat Lembaga Hidup). Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitabnya An-Nizham al-Ijtima’i fi al-Islam menerangkan Islam menyerahkan berbagai aktivitas yang berhubungan dengan aspek kelelakian kepada laki-laki sedangkan aktivitas yang berkenaan dengan aspek kewanitaan diserahkan kepada wanita.

Dari sisi wilayah aktivitas, tugas seorang suami lebih banyak berhubungan di luar rumah (kehidupan umum) sedangkan tugas seorang istri sebagian besar berada di dalam rumah (kehidupan khusus). Ali r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw menyuruh Fatimah mengatur rumah tangga dan Ali bekerja di luar rumah. Diriwayatkan dari Nu’man, Rasulullah saw bersabda: “Wanita-wanita yang duduk (berkumpul bersama) dengan anak-anaknya di rumah maka ia akan bersama kami di surga”.

Meskipun terdapat perbedaan tugas antara suami dan istri yang sifatnya saling melengkapi, keduanya oleh syara’ terkena taklif dakwah yakni menyampaikan kebenaran Islam baik secara individu maupun dengan dakwah berjama’ah.

Dalam konteks perekonomian rumah tangga, tugas suami adalah bekerja mencari nafkah sedangkan istri bertanggungjawab mengatur dan mengelola pengeluaran rumah tangga, seperti makanan, pakaian, perabot rumah tangga, dan lain-lainnya. Jadi fungsi istri di dalam perekonomian rumah tangga adalah seperti seorang manajer keuangan. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah saw, “…Istri adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan ia akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya …” juga dalam hadis lain “Apabila seorang istri menafkahkan makanan rumah tangga dengan tidak bermaksiat, maka dia mendapat pahala dari apa yang diusahakan, …” (HR. Thabrani).

Meskipun bekerja mencari nafkah merupakan kewajiban suami, bukan berarti istri tidak boleh bekerja untuk membantu memenuhi nafkah keluarganya. Menurut an-Nahbani syariat memperbolehkan wanita untuk melakukan aktivitas jual beli, ijarah (perburuhan), wakalah (perwakilan), pertanian, industri, perdagangan, dan berbagai aktivitas pengembangan harta lainnya yang menurut syara’ hukumnya mubah. Akan tetapi tugas istri sebagai ibu rumah tangga dan pendidik anak-anaknya tidak boleh terlalaikan karena itulah kewajiban pokoknya. Tidak boleh istri mendahulukan yang mubah dan mengesampingkan yang wajib.

Hanya saja bolehnya seorang istri bekerja harus dengan ijin suaminya. Sebab istri wajib taat kepada suaminya selama ketaatan tersebut tidak keluar dari koridor syariat. Rasulullah saw pernah bersabda dihadapan para wanita yang dipimpin Asma binti Yazid, “Pulanglah dan ketahuilah bahwa menaati suami bagi seorang istri merupakan suatu hal yang sebanding dengan jihad fi sabilillah. Sedikit sekali para istri yang dapat melakukan hal ini” (HR. Thabrani). Rasulullah saw juga bersabda, “Seandainya aku dapat memerintahkan manusia untuk bersujud kepada seseorang, tentu akan kuperintahkan istri untuk bersujud kepada suami” (HR. Tirmidzi). Bila Rasulullah saja memerintahkan para istri untuk tidak keluar rumah tanpa seijin suaminya, maka apalagi bila istri keluar rumah untuk bekerja yang otomatis menyita sebagian waktunya yang semestinya dialokasikan untuk suami, anak-anak dan kewajiban dakwahnya.

Seorang suami yang baik harus bersikap bijak terhadap keinginan istrinya untuk bekerja. Dalam hal ini bila suami masih sanggup memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya secara ma’ruf (baik) sebaiknya isteri tetap fokus pada tugasnya sebagai ibu rumah tangga dan pengemban dakwah. Suami harus memberikan pemahaman bahwa tugas isteri melayani suami, mengandung, melahirkan, menyusui dan mendidik anak-anaknya merupakan tugas yang sangat berat, di samping kewajiban dakwah dia sebagai muslimah. Sehingga sebenarnya memberikan ijin kepada istri bekerja terlebih pada pekerjaan yang sifatnya berkarir sama saja dengan menambah beban istri dan hal itu akan menjadi malapetaka bagi rumah tangganya bila istri tidak mampu mengatur manajemen rumah tangga dan pekerjaannya. Muhammad Albar dalam Amal al-Mur’ah fi al-Mizan menyatakan dengan tidak bekerjanya istri di luar rumah bukan berarti dia menjadi pengangguran. Sebab bagaimana mungkin istri menganggur sementara dia adalah ratu rumah tangga dan ibu keluarga yang dihadapannya sudah banyak pekerjaan rumah tangga yang harus diselesaikannya setiap hari, baik pagi, siang ataupun malam.

Di samping itu karena kita saat ini hidup dalam masyarakat yang tidak Islami, dengan bekerja di kantor sangat mungkin terjadi ikhtilat (campur baur) dan tidak jarang para muslimah harus berkhalwat (berdua-duaan) dengan seorang pria. Maka sudah seharusnya istri juga berpikir bijak, yakni bila dia berkarir sementara suaminya juga bekerja, dia akan kesulitan memberikan pelayanan maksimal kepada suaminya. Di saat suaminya sudah pulang dari kerja, dia tidak menemukan sambutan hangat istrinya di rumah, istrinya tidak lagi menjadi qurrata a’yun (penyejuk mata) tetapi yang dilihatnya hanya raut wajah kelelahan istrinya dengan setumpuk beban pekerjaan. Tidak jarang suami pulang lebih siang dari kerjanya sementara istrinya baru tiba di rumah menjelang magrib.

Sementara anak-anaknya kurang merasakan kehangatan dan kasih sayang ibunya. Anak-anak yang semestinya bisa bercanda, bermain, berlindung, dan mendapatkan ilmu dari ibunya tidak menemukan dia di siang hari sementara pada malam harinya mereka sudah tertidur sedangkan sang ibu mengalami kelelahan. Sehingga anak-anak merasa adanya ibu mereka seperti tiada. Sebenarnya tidak ada niat ibu untuk melalaikan mereka, hanya saja pikiran, tenaga, dan waktu sang ibu lebih banyak tercurah pada karirnya.

Istri harus memahami bahwa dia adalah madrasah bagi anak-anaknya yang tugasnya mencetak anak-anak soleh dan solehah yang cerdas dan kuat. Agar dari madrasahnya itu lahirlah generasi Islam yang tangguh dan unggul yang kelak akan menggantikan posisi para ulama dan intelektual saat ini.

Menurut Abdurrahman al-Maliki, istri tidak diwajibkan bekerja tetapi dia wajib diberikan nafkah secara mutlak, baik dia mampu bekerja maupun tidak (lihat As-Siyasatu al-Iqtishadiyatu al-Mutsla). Karena itu keinginan istri untuk berkarir harus dipertimbangkan matang-matang oleh kedua pihak baik dari segi syariat Islam maupun dari sisi kemaslahatannya bagi keluarga dan dakwah. Sementara agar istri dapat dengan tenang mengelola rumah tangganya, suami harus berusaha keras dalam bekerja dan cerdas membuka peluang tambahan penghasilan supaya nafkah keluarga dapat dipenuhi secara ma’ruf. Dalam sebuah hadis yang disampaikan pada saat haji wada’ Rasulullah saw bersabda, “Jagalah wanita karena Allah, sebab mereka adalah teman bagimu. Kamu telah mengambil wanita dengan amanat Allah dan kemaluannya menjadi halal bagimu dengan kalimat Allah. … Adalah kewajibanmu untuk memberinya nafkah dan pakaian dengan cara yang ma’ruf”.

Pengaturan kepemilikan

Menurut Husein Syahatah, Islam memberikan hak kepada wanita seperti hak kepemilikan, hak untuk usaha, dan hak waris, sehingga suami tidak boleh mengambil harta istrinya tanpa keredhaan dia. Dalam hal ini harta istri adalah milik istri, sedangkan dalam harta suami terdapat hak istri dan anak-anaknya, yakni nafkah yang wajib dikeluarkan suami untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Firman Allah, “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu” (TQS. al-Baqarah : 233). Dengan demikian antara harta suami dan harta istri harus dipisahkan, kecuali istri merelakan sebagian atau seluruh hartanya diberikan kepada suaminya untuk kepentingan keluarganya. Atas dasar itulah istri berhak mengatur hartanya sendiri. Dia boleh mengeluarkan hibah dan berwasiat atas hartanya, juga wajib mengeluarkan zakat.

Dalam sebuah rumah tangga terkadang seorang istri kaya sementara suaminya fakir, sehingga bila mengandalkan pendapatan dari pekerjaan suaminya saja mengakibatkan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga pas-pasan atau serba kekurangan. Karenanya istri berkewajiban membantu suaminya. Istri dapat meringankan beban keluarga dengan jalan memberikan pinjaman kepada suaminya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup suami, istri dan anak-anaknya. Istri juga dapat menjadikannya sebagai amal soleh dengan memberikan hartanya untuk menutupi kekurangan pendapatan suami. Harta yang diberikan istri tersebut merupakan sedekah dia kepada suaminya meskipun pemanfaatan harta itu kembali kepada sang istri. Di samping itu, bila istri sudah sampai nishab zakatnya, dia dapat mengeluarkan zakat kepada suaminya bila si suami termasuk golongan fakir.

Nafkah dari harta yang halal

Seorang suami yang tugasnya mencari nafkah, dan mungkin seorang istri bekerja untuk meringankan beban suami, harus mengetahui dulu apakah pekerjaan yang akan dia lakukan dibolehkan syara’ ataukah tidak. Sebab mengetahui hukum syara’ atas suatu perbuatan hukumnya wajib bagi setiap mukallaf, agar dia mengetahui status perbuatan tersebut, sehingga dia dapat mengambil keputusan syar’i apakah mengambil perbuatan itu ataukah meninggalkannya (lihat Muhammad Muhammad Ismail, Al-Fikru al-Islamiy). Tujuan mengetahui status hukum suatu pekerjaan dan perbuatan yang akan dilakukan selain untuk menghindari dosa, juga untuk menghindarkan suami memberi makan istri dan anak-anaknya dari sumber nafkah yang haram.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ahmad dari Ibnu Mas’ud, Rasulullah saw bersabda, “Demi Zat yang diriku ada pada kekuasaan-Nya, tidaklah seorang hamba bekerja dari yang haram kemudian membelanjakannya itu mendapatkan berkah. Jika dia bersedekah maka sedekahnya tidak diterima. Tidaklah dia menyisihkan hasil pekerjaan haramnya itu kecuali akan menjadi bekal baginya di neraka. Sesungguhnya Allah tidak menghapus kejelekan itu dengan kejelekan, tetapi menghapus kejelekan itu dengan kebaikan sebab kejelekan tidak dapat dihapus dengan kejelekan pula.” Rasulullah saw juga bersabda, “Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari hasil harta haram. Sebab, nerakalah yang lebih layak baginya” (HR. Ahmad dari Jabir bin Abdullah).

Seorang istri wajib mengingatkan suaminya agar tidak mencari nafkah pada pekerjaan yang dilarang Allah dan tidak mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil. Ia sudah semestinya mengatakan kepada suaminya, “Takutlah kamu dari usaha yang haram sebab kami masih mampu bersabar di atas kelaparan, tetapi tidak mampu bersabar di atas api neraka”. Sehingga merupakan suatu perbuatan zalim bila suami memberi nafkah untuk istri dan anak-anaknya dari harta haram. Mereka yang mungkin tidak mengetahui dari mana sebenarnya sumber nafkah yang diperoleh suami akan terkena getah perbuatan kepala keluarganya itu. Sebab dari dalam tubuh mereka telah tumbuh daging yang berasal dari harta haram. Naudzubillahi min dzalik. Semoga Allah melindungi tubuh kita dari harta haram, Allahumma amin.

Bila syariat telah melarang kita memberi makan keluarga dari sumber nafkah yang haram, maka sudah menjadi kewajiban suami agar hanya memberikan nafkah dari sumber yang halal, sehingga meskipun sedikit nafkah yang dapat diberikan suami tetapi mendapatkan barokah Allah, insya Allah. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 172, yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari sebaik-baik rezeki yang Aku berikan kepadamu, dan syukurlah kepada Allah, jika kalian benar-benar mengabdi (menyembah) kepada-Nya.”

Tentang ayat ini Ibnu Katsier berpendapat Allah menyuruh hamba-Nya supaya makan dari rezeki yang halal dan baik, kemudian bersyukur sebagai bukti penghambaannya kepada Allah. Kebaikan yang didapat hamba ini adalah diterimanya doa dan ibadah mereka oleh Allah. Kebalikannya, makanan yang haram menyebabkan tertolaknya doa dan ibadah (Lihat Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier).

Dalam sebuah hadis Abu Hurairah r.a. mengatakan bahwa Rasulullah saw bersabda, “Hai semua manusia, sesungguhnya Allah itu baik, dan tidak akan menerima kecuali yang baik, … Kemudian Nabi saw menceritakan seorang perantau yang selalu merantau sehingga berdebu badannya dan terurai rambutnya, selalu menengadahkan kedua tangannya ke langit sambil berdoa, ‘Ya Rabbi, ya Rabbi’. Sedang makannya, minumnya dan pakaiannya dari yang haram, bahkan sejak dahulu diberi makan yang haram maka bagaimana akan diterima padanya. (HR. Ahmad, Muslim, at-Tirmidzi).

Menghindari sumber nafkah yang haram

An-Nabhani dalam An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam menyebutkan perjudian, riba, al-ghabn (penipuan dalam harga), penipuan (tadlis) dalam jual beli, penimbunan, dan pematokan harga (yang dilakukan pemerintah), merupakan bentuk-bentuk usaha pengembangan kekayaan yang dilarang Allah.

Harta yang diperoleh dari pengembangan kekayaan tersebut hukumnya haram dimiliki. Di samping itu dosa praktek pengembangan kekayaan tersebut sangat berat. Rasulullah saw bersabda, “Untuk riba ada 99 pintu dosa, yang paling rendah (derajatnya), seperti seseorang yang menzinahi ibunya” (HR. Daruquthni) dan Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, “Ketika malam mi’raj aku melihat suatu kaum perut mereka bagaikan rumah tampak di dalamnya ular-ular berjalan keluar, lalu aku bertanya, siapakah mereka itu Jibril? Jawab Jibril, ‘Mereka pemakan riba’”. Dalam hadis yang lain, Rasulullah saw bersabda, “Bukan termasuk umatku, orang yang melakukan penipuan” (HR. Ibnu Majjah dan Abu Dawud dari Abu Hurairah). “Tidak akan melakukan penimbunan selain orang yang salah” (HR. Muslim). Dari Ma’qal bin Yassar, Rasulullah saw bersabda, “Siapa saja yang terlibat dalam sesuatu yang berupa harga bagi kaum Muslimin, agar dia bisa menaikkan harga tersebut kepada mereka, maka kewajiban Allah untuk mendudukkanmu dengan sebagian besar (tempat duduknya) dari api neraka, kelak pada hari kiamat nanti”.

Seorang suami di samping harus menghindari usaha yang diharamkan Allah, juga harus menghindari pekerjaan yang dilarang Allah bila dia mencari nafkah dengan menjadi ajir (pegawai/buruh) pada orang lain atau pada suatu instansi/perusahaan. Adapun boleh tidaknya suatu pekerjaan diambil bergantung pada ada tidaknya nash-nash syara’ yang melarangnya. Misalnya ada hadis yang berbunyi, “Allah melaknat pemakan riba, yang memberi riba, saksi-saksinya, dan penulisnya” (HR. Bukhari Muslim). Karena itu, suami atau istri harus mengindari pekerjaan yang berhubungan langsung dengan aktivitas bank ribawi atau lembaga-lembaga keuangan ribawi lainnya.

Prioritas Belanja Rumah Tangga

Dalam mengatur anggaran rumah tangga sudah seharusnya pengeluaran harus disesuaikan dengan pendapatan, jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Untuk itu rumah tangga muslim harus bisa menempatkan prioritas-prioritas dalam pengeluaran rumah tangganya. Sesuai dengan status hukum perbuatan, maka prioritas anggaran belanja rumah tangga harus mengutamakan dan mendahulukan pengeluaran wajib, baru kemudian pengeluaran yang disunnahkan dan mubah. Sedangkan pengeluaran yang diharamkan Allah (israf dan tadzbir) harus ditinggalkan.

Pengeluaran yang harus dikeluarkan suami bagi rumah tangganya adalah memberi nafkah dirinya, istri dan anak-anaknya. Allah SWT berfirman:

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu.” (TQS al-Baqarah: 233)

“Berilah mereka belanja (makanan) dan pakaian (dari hasil harta itu).” (TQS an-Nisa: 5)

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal.” (TQS ath-Thalaq: 6)

Rasulullah SAW bersabda:

“Dan kewajiban para suami terhadap para istri adalah memberi mereka belanja (makanan) dan pakaian.” (HR Ibnu Majah dan Muslim dari Jabir bin Abdillah)

“Dan hak para istri adalah agar kalian (para suami) berbuat baik kepada para istri dengan memberi mereka pakaian dan makanan.” (HR Ibnu Majah dari Amru bin Akhwash dari bapaknya)

Berdasarkan nash-nash tersebut, maka prioritas pengeluaran rumah tangga yang utama adalah pengeluaran untuk menyediakan tempat tinggal, makanan dan pakaian yang layak. Menurut Abdurrahman al-Maliki, ketiga jenis pengeluaran rumah tangga berupa sandang, pangan dan papan tersebut merupakan nafkah yang wajib dipenuhi suami.

Bila nafkah sandang, pangan dan papan dapat diusahakan, nafkah lainnya yang harus dipenuhi adalah nafkah untuk menuntut ilmu dan kesehatan untuk seluruh anggota keluarga. Kemudian suami juga wajib mengeluarkan zakat bila telah sampai nishabnya (lihat QS at-Taubah: 103).

Prioritas pengeluaran selanjutnya adalah pengeluaran-pengeluaran yang disunnahkan, seperti nafkah untuk membantu lancarnya amanah dakwah yang diemban suami, istri, dan anak-anaknya, infaq untuk keperluan dakwah, sedekah untuk orang-orang fakir dan miskin, memberi makan anak yatim, dan lain sebagainya.

Pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersier yang sifatnya mubah adalah prioritas terakhir dalam anggaran belanja rumah tangga. Meskipun mubah pengeluaran ini jangan sampai melebihi batas kemampuan finansial suami apalagi bila rumah tangganya tidak membutuhkannya.

Menghindari Hutang

Dalam kehidupan perekonomian kapitalistik, perkembangan harga-harga barang dan jasa khususnya kebutuhan pokok (sembako, BBM, air, listrik, pendidikan, kesehatan, dan transportasi) cenderung selalu naik. Hal ini membuat beban ekonomi rumah tangga menjadi bertambah berat dan menyebabkan kebanyakan rumah tangga mengalami pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Akibatnya hutang merupakan salah satu alternatif yang diambil untuk menutupi defisit belanja rumah tangga. Sementara negara tidak bisa diandalkan sebagai alternatif karena negara kita memanaje ekonominya secara kapitalistik dan tidak menjamin pemenuhan kebutuhan pokok warga negaranya.

Alternatif berhutang dibolehkan agama selama bukan hutang ribawi. Hanya saja pilihan berhutang memiliki konsekwensi bagi rumah tangga berupa pikiran yang selalu terbebani hutang. Rasulullah SAW pun mengajarkan kepada kita untuk memohon perlindungan kepada Allah dari permasalahan hutang. Rasulullah berdo’a, “Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kesusahan dan kesedihan, dan berlindung kepada-Mu dari kelemahan dan kemalasan, dan berlindung kepada-Mu dari kikir dan pelit, dan berlindung kepada-Mu dari hutang yang bertumpuk dan penindasan.” Hutang yang tidak dapat dilunasi hingga akhir hayat dan tidak ada satu ahli warispun atau pihak-pihak yang membantu untuk melunasi hutang akan menjadi beban berat di akhirat. Rasulullah bersabda, “Demi yang jiwaku di tangan-Nya, seandainya seseorang mati syahid di jalan Allah lalu dihidupkan, lalu terbunuh dan dihidupkan lagi, lalu mati syahid dan ia masih punya hutang, maka ia tidak akan masuk surga hingga dilunasi hutangnya.”

Untuk menghindari hutang atau setidaknya meminimalisir hutang upaya yang harus dilakukan rumah tangga berupa penghematan dan suami harus berusaha meningkatkan pendapatannya. Langkah penghematan dilakukan dengan disiplin pada prioritas anggaran, mengutamakan nafkah wajib yang sifatnya mendesak.

Penutup

Usaha untuk mewujudkan ekonomi rumah tangga Islami tidaklah cukup hanya dengan upaya individu semata di dalam rumah tangga, karena banyak aspek yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga yang tidak dapat ditangani oleh individu kecuali negara. Untuk itu, sumber daya rumah tangga dicurahkan juga untuk kepentingan dakwah dalam memperbaiki negara dan masyarakat agar menjadi Islami.

Etika Konsumsi dalam Islam

Etika Konsumsi dalam Islam

Konsep Ekonomi Islam Konsumsi berlebih-lebihan, yang merupakan ciri khas masyarakat yang tidak mengenal Tuhan, dikutuk dalam Islam dan disebut dengan istilah israf (pemborosan) atau tabzir (menghambur-hamburkan uang/harta tanpa guna).
Penjelasan Menurut Islam, anugerah-anugerah Allah itu milik semua manusia dan suasana yang menyebabkan sebagian diantara anugerah-anugerah itu berada di tangan orang-orang tertentu tidak berarti bahwa mereka dapat memanfaatkan anugerah-anugerah itu untuk mereka sendiri; sedangkan orang lain tidak memiliki bagiannya sehingga banyak diantara anugerah-anugerah yang diberikan Allah kepada umat manusia itu masih berhak mereka miliki walaupun mereka tidak memperolehnya. Dalam Al-Qur’an Allah SWT mengutuk dan membatalkan argumen yang dikemukakan oleh orang kaya yang kikir karena ketidaksediaan mereka memberikan bagian atau miliknya ini. Bila dikatakan kepada mereka, “Belanjakanlah sebagian rizqi Allah yang diberikan-Nya kepadamu,” orang-orang kafir itu berkata, “Apakah kami harus memberi makan orang-orang yang jika Allah menghendaki akan diberi-Nya makan? Sebenarnya kamu benar-benar tersesat.” Selain itu, perbuatan untuk memanfaatkan atau mengkonsumsi barang-barang yang baik itu sendiri dianggap sebagai kebaikan dalam Islam, karena kenikmatan yang dicipta Allah untuk manusia adalah ketaatan kepada-Nya Yang berfirman kepada nenek moyang manusia, yaitu Adam dan Hawa, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur’an: ” …dan makanlah barang-barang yang penuh nikmat di dalamnya (surga) sesuai dengan kehendakmu …,” dan yang menyuruh semua umat manusia: “Wahai umat manusia, makanlah apa yang ada di bumi, dengan cara yang sah dan baik.” Karena itu, orang Mu’min berusaha mencari kenikmatan dengan mentaati perintah-perintah-Nya dan memuaskan dirinya sendiri dengan barang-barang dan anugerah-anugerah yang dicipta (Allah) untuk umat manusia. Konsumsi dan pemuasan (kebutuhan) tidak dikutuk dalam Islam selama keduanya tidak melibatkan hal-hal yang tidak baik atau merusak. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an: “Katakanlah, siapakah yang melarang (anugerah-anugerah Allah) yang indah, yang Dia cipta untuk hamba-hamba-Nya dan barang-barang yang bersih dan suci (yang Dia sediakan?)”.

Konsumsi berlebih-lebihan, yang merupakan ciri khas masyarakat yang tidak mengenal Tuhan, dikutuk dalam Islam dan disebut dengan istilah isrâf (pemborosan) atau tabzîr (menghambur-hamburkan harta tanpa guna). Tabzir berarti mempergunakan harta dengan cara yang salah, yakni, untuk menuju tujuan-tujuan yang terlarang seperti penyuapan, hal-hal yang melanggar hukum atau dengan cara yang tanpa aturan. Setiap kategori ini mencakup beberapa jenis penggunaan harta yang hampir-hampir sudah menggejala pada masyarakat yang berorientasi konsumer. Pemborosan berarti penggunaan harta secara berlebih-lebihan untuk hal-hal yang melanggar hukum dalam hal seperti makanan, pakaian, tempat tinggal atau bahkan sedekah. Ajaran-ajaran Islam menganjurkan pola konsumsi dan penggunaan harta secara wajar dan berimbang, yakni pola yang terletak diantara kekikiran dan pemborosan. Konsumsi di atas dan melampaui tingkat moderat (wajar) dianggap isrâf dan tidak disenangi Islam.

Salah satu ciri penting dalam Islam adalah bahwa ia tidak hanya mengubah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat tetapi juga menyajikan kerangka legislatif yang perlu untuk mendukung dan memperkuat tujuan-tujuan ini dan menghindari penyalahgunaannya. Ciri khas Islam ini juga memiliki daya aplikatifnya terhadap kasus orang yang terlibat dalam pemborosan atau tabzîr. Dalam hukum (Fiqh) Islam, orang semacam itu seharusnya dikenai pembatasan-pembatasan dan, bila dianggap perlu, dilepaskan dan dibebaskan dari tugas mengurus harta miliknya sendiri. Dalam pandangan Syarî’ah dia seharusnya diperlakukan sebagai orang tidak mampu dan orang lain seharusnya ditugaskan untuk mengurus hartanya selaku wakilnya.

Menyoroti Minimnya Sosialisasi Perbankan Syariah

Oleh: Agustianto

Data membuktikan, bahwa market share perbankan syariah saat ini masih sekitar 1,7 persen dari total asset perbankan secara nasional. Angka ini menunjukkan betapa kecilnya konstribusi perbankan syariah terhadap perekonomian Indonesia. Bank Indonesia melalui blue print perbankan syariah telah menargetkan share bank syariah sebesar 5.2 persen pada desember 2008. Bertenggernya market share perbankan syariah sejak belasan tahun di atas satu koma, karena program sosialisasi yang dilakukan masih sangat minim (belum optimal) dan belum tepat. Artinya, sosialisasi perbankan syariah masih sangat kurang. Masyarakat luas di berbagai segmen masih terlalu banyak belum mengerti sistem, konsep, filosofi, produk, keuntungan dan keunggulan bank syariah.

Minimnya gerakan sosialisasi tersebut terlihat dari upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Menurut laporan akhir tahun Bank Indonesia 2006, kegiatan sosialisasi oleh Bank Indonesia sepanjang tahun 2006 hanyalah 51 kali. Sebuah upaya yang sangat minim mengingat besarnya jumlah penduduk Indonesia. Idealnya dalam setahun bisa dilakukan minimal 5 juta kali sosialisasi dalam setahun, bukan 51 kali.
Bentuk sosilisasi perbankan syariah sangat beragam dan luas, seperti melalui media massa cetak atau elektronik, buletin, majalah, buku, lembaga pendidikan, dan sebagainya. Dalam tulisan ini, lingkup sosialisasi yang dibahas hanyalah sosialisasi dalam bentuk edukasi masyarakat melalui dialog dan ceramah secara langsung kepada umat.
Prof.Dr.M.A.Mannan, pakar ekonomi Islam, dalam buku Ekonomi Islam, sejak tahun 1970 telah mengingatkan pentingnya upaya edukasi masyarakat tentang keunggulan sistem syariah dan keburukan dampak sistem ribawi. Dalam hal ini keseriusan Bank Indonesia perlu dipertanyakan, karena selama ini Bank Indonesia tidak memberikan perhatian yang berarti bagi upaya sosialisasi bank syariah, karena hanya sosilisasi sebanyak 51 kali dalam setahun. Betul, Bank Indonesia telah mendorong secara signifikan dari aspek regulasi seperti office channeling dan peraturan lainnya yang mendukung berkembangnya perbankan syariah. Namun dari segi edukasi yang meluas, masih jauh panggang dari api.

5 juta kali sosialisasi
Sebagaimana disebut di atas, bahwa idealnya sosialisasi perbankan syariah dilakukan sebanyak 5 juta kali dalam setahun. Asumsinya, jumlah masjid di Indonesia sekitar 600.000 buah. Jika dalam setahun hanya 1 kali sosialisasi di tiap masjid, maka dibutuhkan 600.000 kali sosialisasi. Ingat di masjid-masid tidak cukup hanya sekali sosialisasi., minal 3 atau 4 kali sosialisasi, agar pemahaman jamaah benar-benar mendalam, bukan sekedar kulit. Maka jika di setiap masjid hanya dilakukan 4 kali sosialisasi, maka dibutuhkan 2,4 juta kali sosialisasi. Belum termasuk sosialisasi terhadap 600.000 ustaz/ulamanya sebagai guru ekonomi syariah yang akan menyampaikan dakwah ekonomi Islam. Untuk mentraining para ulama minimal dibutuhkan 6.000 kali sosialisasi, dengan asumsi setiap sosialiasi dihadiri 100 peserta dan setiap sosialisasi memakan waktu 3 hari.
Sosialisasi juga mutlak dilakukan berkali-kali dalam setahun kepada majlis ta’lim ibu-ibu yang tersebar di seluruh Indonesia. Ingat, hampir di setiap desa dan kelurahan terdapat majlis ta’lim ibu-ibu, jumlahnya ratusan ribu majlis ta’lim ibu-ibu. Jika sosialisasi keada majlis ta’lim ibu dilakukan hanya 4 kali, maka paling tidak dibutuhkan 3.000.000 kali sosialisasi dengan asumsi di Indonesia ada 750 ribu kelompok majlis ta’lim.
Belum lagi sosialisasi terhadap pesantren yang jumlahnya mencapai 15.000. buah yang tersebar di Indonesia. Jika dalam setahun hanya dilakukan 1 kali kegiatan sosialisasi, maka dibutuhkan 15.000 kali sosialisasi. Sosialisasi juga harus dilakukan kepada seluruh seluruh Perguruan Tinggi, tidak saja kepada fakultas ekonomi dan fakultas syariah tetapi juga ke seluruh civitas akademika, biro rektor dan sebagainya. Jumlahnya secara keseluruhan juga tidak kurang dari 15.000.-. Demikian pula kepada seluruh sekolah Madrasah Aliyah, Tsnawiyah, MAN, dan SMU. Jumlahnya lebih dari 50.000 sekolah. Demikian pula kepada aparat pemerintah di setiap kecamatan, kabupaten kota, para pegawai di dinas-dinas pemerintah, DPRD, instansi departemen di tingkat propinsi dan kabupaten kota. Belum lagi kelompok KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji). Bahkan tidak mustahil sosialisasi kepada sekolah SD dan TK, agar bank syariah lebih dikenal sejak awal.
Berdasarkan kebutuhan akan sosialisassi tersebut, maka tidak aneh jika saat ini dibutuhkan 5 juta kali sosialisasi oleh para ahli dan atau ustaz yang terlatih. Iklan di televisi, radio memang dibutuhkan, namun sosialisasinya melahirkan market yang mengambang (floating), tidak mendalam dan siginifikan mencerdaskan umat Islam yang mendengarnya. Maka di samping iklan media massa seperti itu, sangat diperlukan pula edukasi langsung kepada masyarakat dengan metode dan materi yang tepat
Perlu menjadi catatan, bahwa Bank Indonenia tidak boleh merasa bahwa sosialisasi yang dilakukannya sudah terlalu banyak. Ini kesalahan yang sangat fatal. Sosialisasi yang dilakukan Bank Indonesia bagaikan setetes air di tengah sungai yang besar, hampir tidak berpengaruh bagi masyarakat secara signifikan, maka tidak aneh jika sejak beberapa tahun terakhir market share bank shariah masih kecil. Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang luas. Penduduknya lebih dari 200 juta. Maka edukasi bank syariah mustahil dilakukan sendirian oleh Bank Indonesia dan PKES yang dibentuknya, ditambah promosi bank-bank syariah.
Upaya-upaya promosi dan sosialisasi itu masih sangat kecil dan terbatas. Ratusan juta (sebagian besar) umat Islam Indonesia belum mengerti tentang sistem perbankan syariah. Puluhan ribu ulama yang berkhutbah di mesjid belum menyampaikan materi ekonomi syariah secara rasional, ilmiah, bernash agama dan meyakinkan umat. Hal ini karena para ulama/ ustas belum mengerti ilmu perbankan syariah. Ratusan ribu mesjid masih sepi dari topik ekonomi ekonomi syariah, karena para ustaznya tidak mengerti (bahkan tidak yakin) pada keunggulan bank syariah. Malah masih terlalu banyak ulama yang berpandangan dangkal bahkan miring tentang perbankan syariah. Seandainya para ustaz/ulama telah dicerdaskan dengan ilmu muamalah yang ilmiah (’aqliyah) dalam bidang perbankan, niscaya market share perbankan syariah tidak seperti saat ini, bahkan akan tercipta customer yang rasional, bermoral dan loyal. Jika sosialisasi sudah tepat dan benar dilakukan, hampir dipastikan tak ada jamaah masjid yang mendukung bank-bank konvesional yang memakai bunga. Jamaah masjid di Indonesia lebih dari 100 juta umat. Kini nasabah bank syariah masih 2 jutaan. Itu berarti hampir seluruh jamaah masjid yang berhubungan dengan perbankan masih menggunakan bank-bank ribawi.
Demi Allah, kita dari DPP IAEI siap dan benar-benar sanggup untuk melakukan perubahan paradigma ulama tentang perbankan serta mentraining ulama berdasarkan pendekatan integratif, ilmu-ilmu syariah dan ekonomi. Ilmu-ilmu syariah dakam hal ini bukan hanya fiqh muamalah, tetapi perangkat ilmu-ilmu alat yang sering menjadi andalan para ulama, seperti ilmu tafsir, hadits, ushul fiqh, qawaid fiqh, falsafah tasyri’, falsafah hukum Islam. Kesemuanya digabungkan dengan ilmu-ilmu modern, ilmu ekonomi moneter, perbankan dan ilmu ekonomi makro.

Pendekatan Komprehensif
Selama ini pendekatan sosialisasi belum utuh dan integratif, masih parsial dan tidak tuntas, sehingga virus keraguan para ulama dan masyarakat tentang perbankan syariah tidak hilang. Senjata sosialisasi yang ada selama ini belum ampuh menaklukkan ilmu para ulama, akademisi dan tokoh agama. Maka diperlukan modul dan materi yang telah terbukti ampuh berhasil merubah paradigma ulama dan myakinkan mereka secara rasional, ilmiah, tajam dan disertai pendekatan ilmu-ilmu syariah itu sendiri.
Jika personil Bank Indonesia atau pun bank syariah yang berasal dari pendidikan umum memberikan sosialisasi kepada para ulama pesantren, maka ulama bisa saja menolak berdasarkan ilmu ushul fiqh atau disiplin ilmu syariah lainnya. Para ulama menggangap bahwa para bankir dari Bank Indonesia dan bank syariah tidak ahli dalam tafsir ayat-ayat al-quran, hadits, ilmu ushul fiqh, tarikh tastri’ dan sebagainya. Karena itu, pendekatan kepada ulama haruslah melalui pendekatan ilmu-ilmu syariah sendiri ditambah ilmu-ilmu moneter dan perbankan secara utuh.
Sebaliknya jika ulama pesantren yang melakukan sosialisasi, juga tidak cukup karena pendekatannya sering dengan ideom halal haram, penggunaan dalil naqli an sich dan kering dari teori-teori rasional yang ilmiah atau tidak ada informasi ilmiah yang dilekatkan kepada syariah.
Sosialisasi kepada umat, bukan melulu pendekatan religius normatif (emosional) dan karena lebel syariah, tetapi lebih dari itu, sebuah materi yang berwawasan ilmiah, rasional dan obyektif. Jadi, gerakan edukasi dan pencerdasan secara rasional tentang perbankan syariah sangat dibutuhkan, bukan hanya mengandalkan kepatuhan (loyal) pada syariah. Masyarakat yang loyal syariah terbatas paling sekitar 10-15 %. Masyarakat harus dididik, bahwa menabung di bank syariah, bukan saja karena berlabel syariah, tetapi lebih dari itu, sistem ini dipastikan akan membawa rahmat dan keadilan bagi ekonomi masyarakat, negara dan dunia, tentunya juga secara individu menguntungkan. Dalam edukasi, masyarakat betul-betul dicerdaskan, masyarakat diajak agar tidak berpikir sempit, tetapi rasional, obyektif, berpikir untuk kepentingan jangka panjang.
Karena informasi keilmuan yang terbatas, masyarakat masih banyak yang menyamakan bank syariah dan bank konvensional secara mikro dan sempit. Masyarakat (publik) masih banyak yang belum mengerti betapa sistem bunga, membawa dampak yang sangat mengerikan bagi keterpurukan ekonomi dunia dan negara-negara bangsa. Karena itu sistem syariah harus dibangun secara bertahap, terprogram dan terukur dengan target-target yang realistis.
Jika masyarakat masih menganggap sama bank syariah dengan bank konvensional, itu berarti, masyarakat belum faham tentang ilmu moneter syariah, dan ekonomi makro syariah tentang interest, dampak bunga terhadap inflasi, produktitas, unemployment, juga belum faham tentang prinsip, filosofi, konsep dan operasional bank syari’ah.
Menggunakan pendekatan rasional sempit melalui iklan yang floating (mengambang) hanya menciptakan custumer yang rapuh dan mudah berpindah-pindah. Maka perlu menggunakan pendekatan rasional komprehensif, yaitu pendekatan yang menggabungkan antara pendekatan rasional, moral dan spiritual.
Pendekatan rasional adalah meliputi pelayanan yang memuaskan, tingkat bagi hasil dan margin yang bersaing, kemudahan akses dan fasilitas. Pendekatan moral adalah penjelasan rasional tentang dampak sistem ribawi bagi ekonomi negara, bangsa dan masyarakat secara agregat, bahkan ekonomi dunia. Maka secara moral, tanpa memandang agama, semua orang akan terpanggil untuk meninggalkan sistem riba.
Pendekatan spiritual adalah pendekatan emosional keagaaman karena sistem dan label syariah. Pendekatan ini cocok bagi mereka yang taat menjalankan agama, atau masyarakat yang loyal kepada aplikasi syariah. Upaya membangun pasar spiritual yang loyal masih perlu dilakukan, agar sharenya terus meningkat. Semakin gencar sosialisasi membangun pasar spiritual, maka semakin tumbuh dan meningkat asset bank-bank syariah.
Jika Bank Indonesia dan bank-bank syariah bekerjasama dengan IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam) dan para akademisi serta ulama secara serius dalam mengedukasi masyarakat, maka akan terjadi kemajuan yang luar biasa, tidak saja loncatan hebat dalam market share bank syariah, tetapi juga terbangun kecerdasan umat dalam memilih lembaga perbankan secara ilmiah dan istiqamah.

Penutup
Jika gerakan edukasi dan sosialisasi dilakukan secara optimal dan tepat, maka market share bank syariah 5,2 persen, bisa dicapai dengan cepat dengan basis nasabah yang istiqamah, bermoral dan rasional, tidak mudah berpindah-pindah ke bank konvensional karena kenaikan suku bunga perbankan konvensional. Upaya Bank Indonesia mendesak bank-bank konvensional yang membuka office channeling agar menempelkan logo (spanduk) adanya layanan syariah di kantor bank konvensional, sangat bagus, namun masyarakat harus dicerdaskan mengapa harus memilih bank syariah. Kita tidak ingin terjadinya pemilihan ke bank syariah karena ikut-ikutan, tanpa dasar ilmu pengetahuan, atau karena emosional saja. Nasabah seperti ini mudah kecewa dan menyebarkan kekecewaaannya kepada orang lain, sehingga menimbulkan citra buruk bagi bank-bank syariah. Padahal kekecewaaanya tersebut seringkali karena salah faham atau kurang mengerti tentang perbankan syariah. Insya Allah kita sangat siap membantu pencerdasan masyarakat tentang perbankan syariah tersebut, dan di beberapa daerah telah telah dibuktikan secara faktual berhasil.

(Penulis adalah Sekjen Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, Dosen Pascasarjana Ekonomi dan Keuangan Islam UI, Pascasarjana Islamic Economics and Finance Universitas Trisakti, Pascasarjana Bisnis dan Keuangan Islam Universitas Paramadina dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Konsentrasi Perbankan Syariah).)

standarisasi kurikulum ekonomi islam

STANDARISASI KURIKULUM EKONOMI ISLAM Keterangan :Oleh : Agustianto

Perkembangan yang cepat dari industri keuangan dan perbankan syariah saat ini membutuhkan Sumber Daya Insani (SDI) profesional dan berkulitas yang mampu mengetahui tidak hanya tataran konseptual tetapi juga pada tataran praktis tentang ekonomi keuangan Islam tersebut. Kebutuhan akan Sumber Daya Insani tersebut, sampai saat ini belum diimbangi dengan supply SDI yang memadai.
Pada tataran teoritis dan konseptual, kita masih merasakan sangat kekurangan pakar yang benar-benar mendalami sekaligus ilmu ushul fikh, fikih muamalah dan ilmu ekonomi keuangan. Figur seperti ini benar-benar langka bukan saja bagi masyarakat Islam di Indonesia melainkan juga di banyak negara termasuk negara lain yang perkembangan ekonomi Islamnya cukup pesat.
Kebanyakan adalah para pakar ekonomi yang fasih berbicara tentang ilmu ekonomi tetapi awam dalam ushul fiqh atau fiqh muamalah. Sebaliknya banyak pakar yang mahir dalam Fikih dan Usul Fiqh tetapi buta tentang Ilmu Ekonomi. Persoalan ini memang bukan hanya persoalan akademik yang pemecahannya harus melibatkan perubahan dalam pengembangan kurikulum dan silabi pengajaran Ekonomi Islam, akan tetapi juga persoalan-persoalan birokrasi dan political will, termasuk di dalamnya sistem pendidikan yang ada.
Ketika menjadi persoalan akademik, maka peran perguruan tinggi menjadi sangat penting dalam pemecahannya. Untuk menghasilkan sumber daya insani yang berkualitas dan professional, perguruan tinggi tidak saja dituntut menyiapkan pengembangan kurikulum dan perumusan silabi yang tepat dan memadai, tetapi bagaimana output lulusannya memiliki basis kompetensi yang baik dan bermutu yang dibutuhkan pasar.
Dengan adanya perubahan-perubahan yang cepat dalam industri lembaga keuangan Islam yang merupakan bagian integral dari sistem ekonomi Islam itu sendiri, sudah seyogyanya institusi perguruan tinggi harus mempersiapkan output lulusan yang mampu menjawab tantangan ini. Lulusan perguruan tinggi harus memiliki kualitas yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan industri keuangan Islam saat ini.
Untuk menjawab tantangan kemajuan ekonomi dan keuangan Islam tersebut, beberapa perguruan tinggi telah membuka program studi ekonomi Islam. Untuk tingkat S1, misalnya UII Yogyakarta, IAIN Medan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, STAIN Cirebon, Uhamka, UNISBA, Universitas Wahid Hasyim, dll. Selain itu itu telah banyak pula berdiri Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) seperti STIS Yogyakarta, STEI SEBI Jakarta, STEI Tazkia Bogor, dan lain-lain. Perguruan Tinggi tersebut telah berupaya menyediakan kurikulum ekonomi Islam untuk level program studi sarjana S-1.
Untuk tingkat Pascasarjana (S-2 dan S-3) beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta yang membuka Ekonomi Islam antara lain, Universitas Indonesia (UI), Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas Trisakti, UII Jogyakarta, UIN Jakarta, IAIN Medan, UIN Bandung, UIN Pekanbaru, Universitas Islam Jakarta, Universitas Paramadina, Universitas Asy-Syafi’iyah, IAIN Jambi, dan banyak lagi yang tidak disebutkan di sini.
Langkah yang diambil beberapa perguruan tinggi tersebut tentu saja merupakan hal yang sangat positif di tengah ketiadaan upaya secara sistematis dari pemerintah, khususnya yang menangani pendidikan tinggi, baik Diknas maupun Depag Namun upaya pengembangan prodi atau konsentrasi ekonomi Islam secara terpisah (masing-masing) oleh seluruh Perguruan Tinggi tersebut menimbulkan perbedaan kurikulum yang diajarkan, padahal konsentarasinya atau prodinya sama, misalnya sama-sama perbankan syariah atau sama-sama program ekonomi islam di strata dua (S2). Jadi dalam hal ini belum ada kurikulum standar yang menjadi acuan bersama.
Diduga keras bahwa penyusunan kurikulum ekonomi Islam oleh masing-masing perguruan tinggi secara sendiri-sendiri dilakukan berdasarkan latar belakang akademik para pengajarnya semata. Celakanya lagi, kurikulum tersebut kadang disusun oleh yang bukan ahlinya. Misalnya disusun oleh ahli pendidikan atau ahli ilmu sosial atau pemikiran Islam. Mereka sama sekali tidak mengetahui memahami ekonomi Islam.
Kalau pun disusun oleh dosen yang bergelar sarjana ekonomi, program studi yang dibuat kurang diimbangi dengan penelitian dan analisis tentang kebutuhan kompetensi baik dari sudut perkembangan Ilmu Ekonomi maupun kebutuhan dari intsitusi ekonomi keuangan ekonomi Islam terhadap lulusan perguruan tinggi.
Karena problem tersebut-lah, maka IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia) menggelar Simposium Kurikulum Nasional pada Februari 2005 yang lalu. Bagi IAEI, problem di atas sangat mendesak untuk diatasi. Hasil dan rekomendasi Simposium kurikulum Ekonomi Islam yang dilaksanakan IAEI tersebut perlu kembali disosialisasikan dan disebarkan, mengingat semakin banyaknya Perguruan Tinggi saat ini yang telah dan akan membuka program studi ekonomi Islam, baik D3, S1, S2 maupun S3. Dengan publikasi tulisan ini diharapkan perguruan tinggi-perguruan tinggi tersebut dapat meujuk kurukulum ekonomi islam yang telah dibahas oleh para pakar dua tahun yang lalu. Sehingga upaya pembukaan program studi ekonomi Islam menjadi lebih mudah, karena tersedianya kurukulum standar yang dinamis dan berbasis kompetensi.
Dalam symposium kurikulum ekonomi Islam, tersebut IAEI melakukan kajian, komparasi dan analisis terhadap kurikulum beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Dari upaya ini tersusun-lah sebuah kurikulum nasional ekonomi Islam yang dapat menjadi acuan (standar) yang mampu menjawab tantangan dan kemajuan ekonomi Islam, yaitu kurikulum ekonomi Islam yang dinamis dan berbasis kompetensi.
Untuk merumuskan kurikulum nasional ekonomi Islam yang standar yang bisa menjadi acuan perguruan tinggi tersebut, para pakar yang tergabung dalam IAEI baik dari kalangan akademisi maupun praktisi terlibat aktif pada momentum simposium tersebut. Dalam simposium itu telah dilakukan analisis komprehensif terhadap kurikulum ekonomi Islam melalui studi data primer dan studi data sekunder.
Jadi, tujuan dilaksanakannya Simposium Kurikulum Nasional Ekonomi Islam ialah :
1. Mengkaji Kurikulum yang dimiliki beberapa Perguran Tinggi (PT) dengan cara melakukan studi komparatif dan analisis terhadap isi kurikulum.
2. Melakukan penyamaan persepsi tentang kurikulum ekonomi Islam yang dibutuhkan.
3. Mencari dan membentuk kurikulum ekonomi Islam berbasis kompetemsi yang dinamis yang menjadi acuan secara nasional.

Metodologi
Kajian kurikulum ini dilakukan dengan analisis yang dianggap layak untuk memberikan gambaran adanya kebutuhan sebuah kerangka kurikulum Nasional ekonomi Islam yang dapat menjadi acuan yang jelas bagi perguruan tinggi. Selain itu ruang lingkup kajian juga memperhatikan setiap fakta dan kondisi yang berkembang baik dari perguruan–perguruan tinggi yang ingin membuka konsentrasi dan program studi ekonomi Islam, maupun pihak lain seperti industri keuangan Islam, dan para mahasiswa yang nantinya akan terjun langsung mengambil bagian dalam perkembangan ekonomi Islam ke depan.
Penelitian awal ini menggunakan metode Metodologi Constructed Logic dengan menggabungkan penggunaan metode studi komparatif dan analisis isi (kurikulum) dimana ruang lingkup kajian masih sebatas analisis dan penggunaan data sekunder. Walaupun demikian metode ini cukup layak dalam memberikan sebuah gambaran awal akan adanya kebutuhan yang mendesak terhadap realisasi dan tujuan yang ingin dicapai.
Adapun sistematika kajiannya adalah:
1. Studi Literatur, melalui berbagai buku bacaan dan analisis hasil lokakarya kurikulum yang pernah dilaksanakan sebelumnya
a. Lokakarya Kurikulum Ekonomi Syariah yang diselenggarakan Fakultas Ekonomi UI bekerjasama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) di FEUI Depok.
b. Seminar Program Studi Ekonomi Islam di PTAI yang diselenggarakan STEI Tazkia bekerjasama dengan Ditperta Depag di Jakarta
2. Melakukan studi komparatif antara kurikulum yang ada di berbagai PT melalui Lokakarya. Lokakarya ini sendiri dilakukan dengan sistematika tahapan:
a. Mendengar pandangan ahli (akademisi dan praktisi) tentang pentingnya standarisasi kurikulum yang dinamis dan berbasis kompetensi.
b. Sidang Komisi. Agar lebih terfokus dalam pembahasannya, sidang komisi dibagi menjadi 2 bagian yaitu komisi A untuk membahas kurikulum Program Diploma dan Sarjana (D-3 dan S-1), dan komisi B yang membahas kurikulum Program Pascasarjana (S-2 dan S-3).
c. Sidang Panel. Sidang panel dilakukan untuk penyeragaman, pemahaman dan persepsi dari hasil-hasil yang diperoleh dari sidang komisi.

Hasil Simposium dan Rekomendasi
Hasil symposium kurikulum ekonomi Islam tersebut ialah terumuskannya kurikulum ekonomi Islam yang dinamis, berbasis kompetensi dan diharapkan menjadi standar serta rujukan bagi perguruan tinggi yang ingin membuka program Studi Ekonomi Islam, baik D3, S1, S2, maupun S3
Simposium kurukulum Ekonomi Islam tersebut merekomendasikan tiga poin penting :
1. Perlunya dukungan pemerintah dalam menindak-lanjuti upaya IAEI dalam penyusnan kurukulum yang berbasis kompetensi dan dinamis, antara lain dalam penyempurnaan penelitian kurukulum ini.
2. Kemungkinan pemberian wewenang kepada IAEI sebagai institusi yang mengkaji kelayakan terhadap pembukaan program studi ekonomi Islam di perguruan tinggi dalam rangka membantu pemerintah yang berwenang menangani Perguruan Tinggi. Hal ini dikarenakan IAEI merupakan himpunan para pakar ekonomi Islam yang dapat melahirkan pemikiran-pemikiran komprehensif tentang penyempurnaan kurikulum ekonomi Islam. Sedangkan otoritas masih tetap di pihak Dikti DIKNAS dan Depag, tetapi keputusan-keputusan mereka dilakukan atas saran dari IAEI.
3. Perlunya mengadakan seminar kurikulum lanjutan baik secara internasional maupun nasional yang membahas secara detail kurikulum untuk D3, S1, S2 dan S3.

Penutup
Saat ini hasil symposium tersebut telah dijadikan rujukan oleh banyak perguruan Tinggi di Indonesia, baik D3, S1, S2 maupun S3. Hasilnya juga telah diserahkan ke Departemen Agama Republik Indonesia agar menjadi pertimbangan dan masukan bagi pemerintah. Ke depan, Departemen Diknas (DIKTI) harus juga menerima hasil symposium symposium tersebut, mengingat DIKTI selaku pemerintah, memainkan peran yang sangat strategis dalam pengembangan pendidikan ekonomi Islam di Indonesia.
Selanjutnya, pemerintah hendaknya kembali menggelar seminar kurkulum ekonomi Islam yang lebih komprehensif dan mendalam agar lebih match dengan kebutuhan pasar yang semakin berkembang pesat. Selain itu, dari seminar tersebut diharapkan peran pemerintah (dalam hal ini DIKTI Diknas) lebih berperan dalam mendukung studi ekonomi Islam di Perguruan Tinggi, tidak saja dalam penyediaan kurukulum yang standar, tetapi juga kemudahan dalam pemberian izin pembukaan program studi atau konsentrasi ekonomi Islam serta melahirkan dosen-dosen ekonomi Islam yang berkualitas.
(Penulis adalah sekjen DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia dan Dosen Pascasarjana UI, Trisakti, UIN dan Universitas Paramadina)

akar krisis ekonomi dunia

Akar Krisis Ekonomi Dunia [Opini]Akar Krisis Ekonomi Dunia
(Perspektif Syariah)
Oleh Agustianto

Krisis ekonomi Asia yang terjadi dalam satu dasawarasa belakangan ini, merupakan fenomena yang mengejutkan dunia, tidak saja bagi pemikir ekonomi mikro dan makro, tetapi juga bagi para elite politik dan para pengusaha. Dalam sejarah ekonomi, ternyata krisis sering terjadi di mana-mana. Bahkan krisis demi krisis ekonomi terus berulang tiada henti, sejak tahun 1923, 1930, 1940, 1970, 1980, 1990, dan 1998 – 2001. Krisis itu terjadi baik di Amerika Serikat, Eropa, Amerika Latin, dan terparah di Asia.
Apakah akar persoalan krisis dan resesi yang menimpa berbagai belahan dunia tersebut? Dalam menjawab pertanyaan tersebut, cukup banyak para pengamat dan ekonom yang berkomentar dan memberikan analisis dari berbagai sudut pandang.
Dalam menganalisa penyebab utama timbulnya krisis moneter tersebut, banyak para pakar ekonomi berkonklusi bahwa kerapuhan fundamental ekonomi (fundamental economic fragility) adalah merupakan penyebab utama munculnya krisis ekonomi. Hal ini seperti disebutkan oleh Michael Camdessus (1997), Direktur International Monetary Fund (IMF) dalam kata-kata sambutannya pada Growth-Oriented Adjustment Programmes (kurang lebih) sebagai berikut: \”Ekonomi yang mengalami inflasi yang tidak terkawal, defisit neraca pembayaran yang besar, pembatasan perdagangan yang berkelanjutan, kadar pertukaran mata uang yang tidak seimbang, tingkat bunga yang tidak realistik, beban hutang luar negeri yang membengkak dan pengaliran modal yang berlaku berulang kali, telah menyebabkan kesulitan ekonomi, yang akhirnya akan memerangkapkan ekonomi negara ke dalam krisis ekonomi\”.
Ini dengan jelas menunjukkan bahwa defisit neraca pembayaran (deficit balance of payment), beban hutang luar negeri (foreign debt-burden) yang membengkak–terutama sekali hutang jangka pendek, investasi yang tidak efisien (inefficient investment), dan banyak indikator ekonomi lainnya telah berperan aktif dalam mengundang munculnya krisis ekonomi.
Sementara itu, menurut pakar ekonomi Islam, penyebab utama krisis adalah kepincangan sektor moneter (keuangan) dan sektor riel yang dalam Islam dikategorikan dengan riba. Sektor keuangan berkembang cepat melepaskan dan meninggalkan jauh sektor riel. Bahkan ekonomi kapitalis, tidak mengaitkan sama sekali antara sektor keuangan dengan sektor riel.
Tercerabutnya sektor moneter dari sektor riel terlihat dengan nyata dalam bisnis transaksi maya (virtual transaction) melalui transaksi derivatif yang penuh ribawi. Transaksi maya sangat dominan ketimbang transaksi riel. Transaksi maya mencapai lebih dari 95 persen dari seluruh transaksi dunia. Sementara transaksi di sektor riel berupa perdagangan barang dan jasa hanya sekitar lima persen saja. Celakanya lagi, hanya 45 persen dari transaksi di pasar, yang spot, selebihnya adalah forward, futures, dan options.
Islam sangat mencela transaksi derivatif dan menghalalkan transaksi riel. Hal ini dengan tegas difirmankan Allah dalam Surah al-Baqarah : 275 : Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli dan perdagangan adalah usaha yang mengaitkan sektor riel dengan sektor moneter. Demikian juga mudharabah, musyarakah, dan ijarah adalah skim yang berbasis sektor riel. Jadi, ekonomi Islam memiliki prinsip real based economy, bukan moneter based economy.
Sebagaimana disebut di atas, perkembangan dan pertumbuhan finansial di dunia saat ini, sangat tak seimbang dengan pertumbuhan sektor riel. Realitas ketidakseimbangan arus moneter dan arus barang/jasa tersebut, mencemaskan dan mengancam ekonomi berbagai negara.
Pakar manajamen tingkat dunia, Peter Drucker, menyebut gejala ketidakseimbangan antara arus moneter dan arus barang/jasa sebagai adanya decopling, yakni fenomena keterputusan antara maraknya arus uang (moneter) dengan arus barang dan jasa.
Fenomena ketidakseimbangan itu dipicu oleh maraknya bisnis spekulasi (terutama di dunia pasar modal, pasar valas dan properti), sehingga potret ekonomi dunia seperti balon saja (bubble economy).
Disebut ekonomi balon, karena secara lahir tampak besar, tetapi ternyata tidak berisi apa-apa kecuali udara. Ketika ditusuk, ternyata ia kosong. Jadi, bublle economy adalah sebuah ekonomi yang besar dalam perhitungan kuantitas moneternya, namun tak diimbangi oleh sektor riel, bahkan sektor riel tersebut amat jauh ketinggalan perkembangannya.
Sekedar ilustrasi dari fenomena decoupling tersebut, misalnya sebelum krisis moneter Asia, dalam satu hari, dana yang gentayangan dalam transaksi maya di pasar modal dan pasar uang dunia, diperkirakan rata-rata beredar sekitar 2-3 triliun dolar AS atau dalam satu tahun sekitar 700 triliun dolar AS.
Padahal arus perdagangan barang secara international dalam satu tahunnya hanya berkisar 7 triliun dolar AS. Jadi, arus uang 100 kali lebih cepat dibandingkan dengan arus barang (Didin S Damanhuri, Problem Utang dalam Hegemoni Ekonomi),
Dalam ekonomi Islam, jumlah uang yang beredar bukanlah variabel yang dapat ditentukan begitu saja oleh pemerintah sebagai variabel eksogen. Dalam ekonomi Islam, jumlah uang yang beredar ditentukan di dalam perekonomian sebagai variabel endogen, yaitu ditentukan oleh banyaknya permintaan uang di sektor riel atau dengan kata lain, jumlah uang yang beredar sama banyaknya dengan nilai barang dan jasa dalam perekonomian.
Dalam ekonomi Islam, sektor finansial mengikuti pertumbuhan sektor riel, Inilah perbedaan konsep ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional memisahkan antara sektor finansial dan sektor riel. Sedangkan ekonomi Islam mengaitkan sektor moneter dan riel secara ketat, sehingga kegiatan ekonomi dan bisnis benar-benar riel, dan tidak ada spekulasi dan transaksi maya lainnya. Maka, dengan sistem ekonomi Islam, ekonomi dunia dan negara akan jauh lebih stabil dan tentunya jauh lebih adil. Mudharat dan bahaya sistem finansial kapitalis telah terbukti nyata di berbagai belahan dunia. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa sistem finansial Islam adalah solusi dan terapi mujarab krisis ekonomi dunia.
Penulis adalah Sekjen DPP IAEI, Dosen Pascasarjana Ekonomi dan Keuangan Islam Universitas Indonesia.